Sebuahbangsa dengan relawan sepenuhnyamiliter, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang. Landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, yang berbunyi: "Tiap-tiap
Sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara ? Discussion in 'PPkn' started by guru lia, Aug 7, 2015. ads Sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara ? ? landasan yuridis yang berkewajiban dalam ikut serta membela negara terdapat dalam undang-undang dasar 1945. Pada pasal Pasal 9 ayat 2 UURI no 3 tahun 2002 tentang pertahan negara keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraaan, 2. pelatihan dasar militer wajib, sebagai salah satu dari prajuti militer indonesia secara suka, rela, dan wajib, 4. pengabdian sesuai denagn pekerjaan atau profesi kita. ads ads Share This Page
Secararinci, landasan yuridis tersebut adalah sebagai berikut: Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi "Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara". Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1) hingga (5). Pasal 30 ini sendiri merupakan bab Pertahanan Negara & Keamanan Negara.
Bela negara adalah sikap, perilaku dan tindakan warga negara secara menyeluruh untuk membela negaranya dari ancaman yang membahayakan keutuhan negaranya. Tindakan tersebut berupa tindakan yang biasanya terorganisir oleh negara itu sendiri atau suatu kelompok masyarakatnya yang dilandasi akan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Dalam konteks Bangsa Indonesia, bela negara adalah sikap dan tindakan yang menyeluruh, teratur, dan terorganisir dalam rangka cinta tanah air, upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut tentu saja untuk menghadapi segala tantangan, gangguan, dan ancaman dari dalam maupun luar Indonesia yang membahayakan kedaulatan di segala bidang ; ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pikiran dalam pembukaan UUD 1945, alinea pertama disebutkan, “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Artinya, bahwa Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. Dengan prinsip tersebut, siapapun yang menyerang Bangsa Indonesia harus siap dihadapi secara fisik. Dan Indonesia sendiri menentang hal tersebut berlaku di negara lain. Dibuktikan dengan adanya pemberlakuan politik luar negeri bebas aktif. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama teknologi informasi dan telekomunikasi, penjajahan atau gangguan kedaulatan tidak hanya dalam bentuk fisik. Harus diwaspadai dalam segala bidang, seperti penguasaan ekonomi oleh negara asing, penguasaan pemikiran generasi muda dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan moral bangsa, dan lain-lain. Maka harus ada nilai-nilai bela negara yang harus dijaga, yaitu Cinta terhadap tanah air Indonesia, sehingga menganggap seluruh wilayah Indonesia adalah bagian dari unsur bela negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara, yang membawa kepada persatuan dan kesatuan Indonesia dengan tidak membedakan berbagai perbedaan dan keragaman yang Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan rela berkorban untuk bangsa dan negara, sikap yang dapat terwujud apabila seseorang sudah cinta tanah air, sadar dengan rasa kebangsaan yang harus dimiliki, dan sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam segala kemampuan awal untuk bela negara secara psikis maupun fisik. Sesuai dengan keahlian dan profesi ini pemerintah sudah mencanangkan program bela negara meskipun Indonesia dalam keadaan damai. Program yang masih pro dan kontra karena ada beberapa pihak yang beranggapan belum ada undang-undang yang mengaturnya secara detil, dan Indonesia belum dalam keadaan darurat perang. Maka, sebaiknya kita mengetahui juga beberapa landasan hukum bela negara yang sudah ada dan diberlakukan di Indonesia. Landasan bentuk hukum bela negara tersebut akan diuraikan di bawah ini1. Landasan IdiilSama halnya dengan landasan hukum semua akitivitas Bangsa Indonesia, landasan idiilnya adalah Pancasila. Artinya semua kegiatan yang berlangsung harus sesuai dengan pancasila sebagai dasar dan ideologi nasional. Landasan hukum bela negara terdapat dalam lima sila Pancasila .Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan dan kedaulatan setiap individu dan setiap bangsa adalah hak asasi manusia. Di mana kemerdekaan dan kedaulatan ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha KuasaSila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa bela negara wajib hukumnya bagi setiap warga negara terkait dengan kemanusiaan dan ketiga, persatuan Indonesia, dapat dijadikan sebuah landasan idiil yang sangat mendasar karena bela negara terkait langsung hubungannya dengan rasa cinta tanah air dan kewajiban keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menunjukkan landasan bela negara yang menyeluruh dan terorganisir diatur oleh kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai landasan idiil. Di dalam sila ini terkandung makna kerja keras, giat belajar, ikut serta dalam kegiatan pembangunan, yang merupakan perwujudan bela negara dalam kehidupan Landasan KonsitusionalLandasan konsitusional pelaksanaan bela negara adalah UUD 1945, karena UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia, dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tiap batang tubuh UUD 1945 ini, tercantum hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 Hasil amandemen yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Berdasarkan pasal ini setiap warga negara berhak dalam upaya membela negara, artinya tidak selalu dalam bela negara secara fisik. Namun dapat berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan melakukan semua upaya memajukan dirinya, yang nantinya dapat ikut memajukan negara Indonesia. Selain hak, bela negara adalah kewajiban, terutama bila keadaan darurat perang di indonesia. Untuk saat ini bisa dilakukan dengan cara ikut memelihara lingkungan, melaksanakan aturan dan tata tertib di Indonesia, dan Pasal 30 ayat 1 UUD 1945Tentang hak dan kewajiban bela negara dalam kondisi yang berbeda. Bunyi pasal tersebut adalah,”Tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Sekilas dapat berarti kewajiban dan hak membela negara dalam bentuk fisik, ketika Indonesia dalam keadaan perang. Namun dapat juga diartikan sebagai kewajiban menjaga ketertiban dan pertahanan negara sebagai makna sila pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar persatuan dan kesatuan Pasal 30 ayat 2Menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan oleh TNI dan Polri, sesuai dengan isinya,”Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Dengan demikian menurut pasal ini, kemanan dan perlindungan negara, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia dilakukan oleh TNI dan Polri dengan dukungan rakyat. TNi dan Polri dalam tugasnya mengatasi semua ancaman terhadap NKRI baik dari luar maupun dari dalam, ikut membantu korban bencana alam, mengatasi keriminalitas, dan sebagainya. Rakyat sebagai pendukung diharapkan ikut berpartisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan, dengan berlaku sesuai aturan, tidak melakukan tindakan kriminal, dan tetap mejaga keutuhan negara Indonesia yang Bhinnneka tunggal Pasal 30 ayat 3 UUD 1945Berisikan tentang tugas Tentara Nasional Indonesia. Pasal ini berisi pemisahan TNI dan Polri yang menyatakan bahwa.”Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara”. Secara garis besar tugas TNI dalam hal ini adalah upaya menjaga keutuhan, kemerdekaan, dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Semua tugas tersebut selanjutnya diatur oleh Pasal 30 ayat 4 UUD 1945Yang juga hasil amandemen merupakan pasal yang menjelaskan tugas kepolisian dan wewenangnya. Pasal ini hanya terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen dan berbunyi,”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Dalam hal ini kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas melindunginya dari berbagai tindakan kejahatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Polri juga diatur selanjutnya oleh Pasal 30 ayat 5 UUD 1945 Berisikan tentang kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hubungan keduanya. pasal ini juga merupakan hasil amandemen UUD 1945 masa reformasi, yang berbunyi, “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur oleh undang-undang”.3. Landasan OperasionalLandasan operasional adalah dasar hukum penyelenggaraan suatu kegiatan dalam negara yang memuat aturannya secara lebih terperinci. Ini dilakukan agar semua kegiatan penyelenggaraan negara lebih kuat secara hukum, termasuk dalam hal bela negara. Beberapa landasan operasional bela negara, yaituTap MPR Nomor VI Tahun 1973Ketatapan MPR ini berisikan tentang konsep wawasan nusantara, yang mejelaskan di mana pun warga negara Indonesia berada, ia adalah sebagai satu kesatuan Negara Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaHak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiki manusia. Dan dalam UU ini dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam mebela negara sesuai ketentuan yang MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang TNI dan PolriKetetapan MPR Nomopr VI tahun 2000 menjelaskan tentang pemisahan TNI dan Polri yang semula menjadi satu lembaga. Kemudian UU Nomor VII menjelaskan peranannya masing-masing, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaMenurut UU Nomor 2 tahun 2002 ini, Kepolisian Negara Ri berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan UU Nomor 4 tahun 2002 menunjukkan tujuan kepolisian negara RI, yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri yang termasuk di dalamnya terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan jaminan tegaknya hukum. terselenggaranya hal tersebut adalah dengan menjunjung tinggi hak asasi Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan NegaraDalam UU ini dijelaskan secara terperinci tentang pengertian pertahanan negara dan pelaksanaanya yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta, yaitu pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam pasal 5 UU juga disebutkan fungsi pertahanan negara untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu Nopmor 34 TAhun 2004 Tentang Tentara Nasional IndonesiaDalam undang-undang ini menjelaskan tentang define Tentara Nasional Indonesia, yaitu tentara yang berjuang mengakkan RI, dan fungsi secara terperinci dalam pertahanan dan keamanan negara yangs esuai dengan hak asasi Idiil bela negara tidak akan berubah sesuai pedoman Bangsa Indonesia yang juga tidak berubah, yaitu Pancasila. Sedangkan landasan konstistusional dapat berubah sesuai kesepakatan, apabila ada amandemen terhadap UUD 1945. Landasan operasional dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah tentang bela negara yang akan dilaksanakan, karena landasan ini rincian aturan yang akan dilaksanakan terkait bela negara. Hanya sedikit yang dapat diuraikan dalam artikel landasan hukum bela negara ini. Semoga tetap bermanfaat.
Ikutserta dalam upaya pembelaan negara. Menghormati
Landasan Hukum mengenai hak dan kewajiban Bela Negara, yaitu UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Setiap warga negara berhak artinya setiap warga negara boleh ikut serta membela negara. Bukan hanya TNI yang memiliki hak, semua rakyat pun mempunyai hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Kata kewajiban mengandung arti bahwa setiap warga negara dalam keadaan tertentu dapat “dipaksakan” oleh negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Pasal 30 ayat 1 “Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara”. Pasal 30 ayat 2 “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Pasal 30 ayat 1 dan 2 tersebut mengandung makna, yaitu Ø Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban. Ø Usaha pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ø Kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan adalah TNI dan Polri. Ø Kedudukan rakyat dalam sistem pertahanan adalah sebagai kekuatan pendukung. UU No. 20 Tahun 1982 mengenai Pertahanan dan Keamanan “Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman”. Wujud upaya warga negara dalam keikutsertaan membela negara menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 diwujudkan dalam bentuk a. Pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. b. Keanggotaan rakyat terlatih secara wajib. c. Keanggotaan angkatan bersenjata secara sukarela atau secara wajib. d. Keanggotaan cadangan Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. e. Keanggotan perlindungan masyarakat secara sukarela. UU Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional “ Bela Negara dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, dapat dilakukan lewat 2 jalur – PPBN tingkat dasar SD s/d SMA – PPBN tingkat lanjut Perguruan Tinggi b. Nonformal/informal diluar sekolah, contoh kegiatan Pramuka. UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 “Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara”. UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.
Youre building a house because you want to live in a space that enhances your soul. We understand, and that's why we pay attention to design trends and details.
Landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara terdapat dalam Pasal 30 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Dengan menaati setiap UU dan Peraturan yang berlaku
Landasanyuridis kedaulatan negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Mengutip situs resmi BPIP, Pancasila merupakan filsafat negara yang menjadi sumber bagi segala tindakan penyelenggaraan negara. Pancasila juga menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa serta bernegara.
Dasar Hukum Bela Negara Pasal 30 Ayat 1. Landasan yuridis / dasar hukum a. Landasan konsitusional pelaksanaan bela negara adalah uud 1945, karena uud 1945 merupakan konstitusi negara indonesia, dan sumber hukum. Uud 1945 Pasal 30 Ayat 1 Puspasari from Landasan yuridis / dasar hukum a. 20 tahun 2002 pasal 1, ayat 2. Berikut adalah dasar hukum bela negara sebagaimana yang dipublikasikan oleh situs Selanjutnya Dalam Pasal 30 Ayat 1 Uud 1945 Dinyatakan,.Ini Juga Yang Menjadi Dasar Tujuan Bela Negara Di 30 Ayat 1 Adalah Pasal Yang Mengatur Tentang Landasan Hukum Bela Negara Bagi Setiap Masyarakat Situs Adapun Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Bela Negara Adalah Sebagai.2 Pemberdayaan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Di Fasilitasi Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dan Organisasi Kepemudaan. Selanjutnya Dalam Pasal 30 Ayat 1 Uud 1945 Dinyatakan,. Undang undang dasar tahun 1945, pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya. Contoh bela negara berdasarkan pasal 30 ayat 1 uud 1945 ialah mengatasi gerakan separatis. Mengutip buku arif cerdas untuk sekolah dasar kelas 4. Ini Juga Yang Menjadi Dasar Tujuan Bela Negara Di Indonesia. Landasan yuridis / dasar hukum a. Uu tahun 1954 mengenai beberapa pokok perlawanan rakyat. Dasar hukum bela negara dilansir dari situs Pasal 30 Ayat 1 Adalah Pasal Yang Mengatur Tentang Landasan Hukum Bela Negara Bagi Setiap Masyarakat Indonesia. 20 tahun 2002 pasal 1, ayat 2. Uud 1945 pasal 27 ayat 3 “setiap warga negara berhak. Undang undang dasar tahun 1945, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “setiap. Melansir Situs Adapun Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Bela Negara Adalah Sebagai. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 uud 1945, berikut hak dan kewajiban bela negara yang wajib dipahami oleh setiap warga1. Dalam pasal 27 ayat 3 uud 1945 menegaskan setiap w arga negara berhak dan w ajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan republik indonesia yang. 2 Pemberdayaan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Di Fasilitasi Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dan Organisasi Kepemudaan. 2 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang terkait dengan hak warga negara memperoleh pendidikan. Tap mpr tahun 1973 mengenai konsep wawasan nusantara & keamanan nasional. Hak dan kewajiban bela negara.
SebutkanLandasan Yuridis Kewajiban Ikut Serta Membela Negara. Sudah Tahu? Ini Dia 3 Tips Memilih Kartu Kredit Untuk Eksekutif. Makna Sumpah Pemuda Bagi Perjuangan Kemerdekaan. Cara Mempercepat Loading Blog Wordpress Dengan Autoptimize. Tri Kerukunan Umat Beragama. Arsip Blog
Jakarta - UUD 1945 mengatur berbagai hal tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah hak dan kewajiban warga negara sebagaimana terdapat dalam pasal 27 ayat dan kewajiban warga negara secara keseluruhan tertuang dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak yang terdapat di dalamnya antara lain hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hingga perlakuan yang sama di depan itu, beberapa kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal tersebut adalah adalah taat hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, dan tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan satu hak sekaligus kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini tercantum pada pasal 27 ayat 3. Berikut 27 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."Penerapan Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. Melansir laman Kementerian Pertahanan RI, Rabu 16/3/2022, pasal tersebut mengandung dua setiap warga negara berhak sekaligus wajib dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga yang mewakilinya sebagaimana diamanatkan oleh UUD setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara. Hal ini sesuai dengan kemampuan dan profesinya usaha bela negara sendiri diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI secara sukarela dan wajib. Pengabdian sesuai profesi ini diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan sebagai kewajiban dasar manusia, upaya bela negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 3 ini juga menjadi kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban kepada bangsa dan negara. Simak Video "MK Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Arteria Kami Hormati" [GambasVideo 20detik] kri/nwy
1iFf. 03fsj74ag4.pages.dev/56903fsj74ag4.pages.dev/57903fsj74ag4.pages.dev/17303fsj74ag4.pages.dev/42303fsj74ag4.pages.dev/38603fsj74ag4.pages.dev/31203fsj74ag4.pages.dev/43803fsj74ag4.pages.dev/400
sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara
